Tanjungpinang

Gubernur Ansar Dorong Penguatan Akses Keuangan Daerah, Website TPAKD Kepri Resmi Diluncurkan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menekan tombol, meluncurkan website TPKAD Kepri dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026). (Putra/DISKOMINFO KEPRI)

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran website resmi TPAKD Kepri melalui laman tpakdkepri.id. Platform digital ini dihadirkan sebagai pusat informasi dan publikasi terpadu untuk memudahkan masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memperoleh informasi terkait program, layanan, serta akses pembiayaan sektor keuangan.

Dalam arahannya, Gubernur Ansar mengimbau seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau agar meningkatkan koordinasi serta menindaklanjuti sejumlah indikator perkembangan ekonomi dan akses keuangan yang telah disampaikan oleh OJK.

Ia menekankan pentingnya setiap pemerintah daerah memperhatikan data dan indikator yang masih membutuhkan peningkatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan secara bersama.

“Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota mencermati data-data yang disampaikan Kepala OJK. Kita sudah dibekali indikator mana saja yang perlu diperbaiki di masing-masing daerah. Ini harus kita dorong bersama,” ujar Ansar.

Sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi, Ansar meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kepri bersama Biro Perekonomian mengambil peran dalam mengoordinasikan peningkatan berbagai indikator makroekonomi, termasuk indikator yang berkaitan dengan sektor keuangan.

“Saya tugaskan Ibu Sekda bersama Biro Perekonomian untuk mengoordinasikan hal ini. Indikator-indikator makroekonomi, termasuk sektor keuangan, harus terus kita kejar dan tingkatkan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota, terutama jajaran TPAKD Provinsi Kepri serta TPAKD di masing-masing daerah yang selama ini telah menjalankan tugas dan membangun koordinasi dengan baik.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pihak yang terlibat dalam sektor keuangan perlu terus ditingkatkan. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat.

“Kepada Kepala OJK, jangan ragu-ragu. Mari kita bersama-sama menghasilkan karya-karya terbaik untuk Kepulauan Riau,” ajaknya.

Ansar juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan jasa keuangan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan serta melaksanakan transaksi keuangan.

Ia menilai perluasan akses keuangan harus terus menjadi perhatian, khususnya bagi para pelaku UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional.

Gubernur menegaskan bahwa pengembangan UMKM harus menjadi tanggung jawab bersama. Hal tersebut berkaca dari pengalaman menghadapi berbagai tantangan dan gejolak ekonomi sebelumnya, ketika sektor UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat dan berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Selain itu, Ansar menyampaikan bahwa sejumlah indikator makroekonomi dan sosial di Provinsi Kepulauan Riau telah memperlihatkan perkembangan yang positif. Namun, ia mengingatkan bahwa indikator yang pencapaiannya belum maksimal tetap harus diperbaiki melalui kebijakan dan intervensi yang sesuai.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menjelaskan bahwa perluasan akses keuangan menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia memaparkan bahwa proyeksi kebutuhan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sepanjang periode 2025–2029 mencapai Rp47.573,45 triliun, dengan kebutuhan rata-rata sebesar Rp9.514,69 triliun setiap tahunnya. Sumber pembiayaan investasi tersebut berasal dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta dan masyarakat.

Dalam mendukung kebutuhan investasi tersebut, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu memperkuat sektor perbankan, meningkatkan peran sektor keuangan nonbank, serta memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Sinar turut menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau berhasil mencatatkan hasil positif dalam capaian literasi dan inklusi keuangan. Mengacu pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan Kepri berada di angka 78 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 69 persen. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kepri dalam lima besar provinsi secara nasional.

Adapun indeks inklusi keuangan Kepri tercatat sebesar 98,43 persen dan berhasil menduduki posisi ketiga nasional. Hasil ini menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas pemanfaatan layanan keuangan.

Berdasarkan wilayah kabupaten dan kota, capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menunjukkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang telah mencapai kategori unggul. Sementara itu, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna berada dalam kategori hampir unggul, sedangkan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih termasuk kategori berkembang.

Lebih lanjut, Sinar menjelaskan bahwa TPAKD Provinsi Kepri bersama seluruh TPAKD kabupaten dan kota telah dikukuhkan serta secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program yang sejalan dengan Asta Cita pemerintah.

Berbagai upaya tersebut turut membuahkan hasil. Pada 2025, TPAKD Kepri berhasil masuk dalam nominasi TPAKD terbaik untuk wilayah Sumatera. Selanjutnya, pada 2026, TPAKD Kepri kembali menorehkan prestasi dengan terpilih sebagai finalis KEJAR Awards.

Melalui peluncuran website tpakdkepri.id, diharapkan penyebaran informasi, keterbukaan publikasi, serta koordinasi berbagai program TPAKD dapat semakin optimal. Platform tersebut juga diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mengenai layanan keuangan dan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK Rony Ukurta Barus, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para bupati dan wali kota se-Kepri atau perwakilannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri Budiman, Plt. Kepala BPS Provinsi Kepri Donny Cahyo Wibowo, Asisten Direktur Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPwBI Provinsi Kepri Husni Naparin, jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, pimpinan perguruan tinggi, lembaga jasa keuangan, serta para kepala dan ketua asosiasi. (ron)

Sumber: Diskominfo Kepri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *